Menurut Bab IX UU Nomor 17 Tahun 2004 mengenai Keuangan Negara dan Bab XI Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara, Bab V Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikasaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, perlu adanya ketentuan dan prosedur pelaksanaan mengenai penyelesaian maupun pengenaan ganti kerugian negara/daerah sudah diatur dalam Undang – Undang tersebut. Tentunya hal ini berkaitan dengan materi Bimtek Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang  sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah guna melindungi dan meningkatkan kinerja ASN di suatu bidang tersebut.

Di sisi lain, bendahara keuangan SKPD memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Diperlukan kompetensi yang memadai, baik dalam hal mekannisme pembayaran maupun pembukuan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, karena tugas dan tanggung jawab bendahara keuangan sangat mempengaruhi tata kelola keuangan pemerintah daerah.

Berkaitan hal diatas, maka kami Media Edukasi Otonomi Daerah (METODA) akan menyelenggarakan bimbingan teknis dengan tema Bimbingan Teknis Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan pilihan jadwal sebagai berikut: