Sebagai badan layanan umum milik pemerintah daerah yang sumber dananya berasal dari APBD, BLUD selain sebagai entitas akuntansi juga merupakan entitas pelaporan. Sebagai entitas pelaporan tentu harus ada pihak yang melakukan audit terhadap laporan tersebut. Sesuai Pasal 99 ayat (3) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menegaskan bahwa laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan laporan keuangan tersebut diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai peraturan yang bertindak sebagai auditor terhadap BLUD adalah BPK selaku pemeriksa eksternal pemerintah. Oleh karena itu, sejalan dengan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 981 tersebut, Pihak BLUD berkewajiban menyusun Laporan keuangan BLUD menggunakan sistem SAP dan menyampaikan kepada BPK RI Perwakilan di daerahnya. Mengacu pada surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 981/103/keuda tanggal 11 Januari 2021 perihal Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dari surat tersebut dapat dijelaskan:

1. BLUD diterapkan pada perangkat daerah (kekayaan daerah yang tidak dipisahkan);

2. Laporan keuangan BLUD merupakan bagian yangg tidak terpisahkan dari laporan keuangan pemerintah daerah;

3. Pengertian pemeriksa eksternal pemerintah menunjuk kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan);

4. Laporan keuangan BLUD menggunakan sistem SAP sama dengan pemerintah daerah.

5. Sesuai ketentuan perundang-undangan BPK merupakan pemeriksa ekternal mengaudit pemerintah daerah (perangkat daerah).

Dalam rangka membantu memberikan pemahaman dan pembekalan SDM Aparatur Pemerintah Daerah agar dapat melaksanakan tupoksinya dengan baik, benar dan sesuai dengan peraturan perundangan terbaru, kami Media Edukasi Otonomi Daerah (METODA) akan mengadakan Bimtek Nasional dengan agenda jadwal sebagai berikut: