Upaya mengimplementasikan Undang-Undang Desa, Pemerintah telah mengundangkan berbagai regulasi pelaksanaan dan menetapkan berbagai kebijakan teknis. Dengan pengundangan Undang-Undang Desa berikut peraturan pelaksanaan dan kebijakan teknisnya sejatinya adalah masuk akal untuk berharap bahwa telah dicapai perubahan dan kemajuan signifikan di Desa baik dalam tata kelola pemerintahan maupun tata kelola pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. 

Kenyataannya belum ada kemajuan yang mendekati harapan demikian. Tata kelola desa tidak hanya menjadi tugas dari Perangkat Desa saja tetapi ada peran dari aparatur lain seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan yang berat dalam turut serta menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa.

Untuk memahami lebih mendalam hal di atas, maka Media Edukasi Otonomi Daerah (METODA) bekerja sama dengan para narasumber ahli dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia – Universitas Negeri dan Swasta Terakreditasi – Praktisi / Tenaga Ahli dari Organisasi Profesi – Kemenpppa/ Pejabat ahli yang berkompeten dibidangnya, akan mengadakan  Bimbingan Teknis dengan tema :