Asas dan tujuan diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK- BLUD) antara lain agar dapat beroperasi sebagai perangkat kerja pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.

Untuk mengetahui apakah asas dan tujuan tersebut telah dilaksanakan dan mencapai kinerja yang baik, diperlukan Laporan Kinerja BLUD sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, bahwa dengan mengacu pada aturan perundang-undangan diatas, BLUD diwajibkan menyusun laporan kinerja secara berkala yang terdiri atas laporan semester dan laporan tahunan, dimana dalam penyusunan laporan ini menerangkan proses dan hasil yang menjadi salah satu tolak ukur/instrumen untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan BLUD sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Selanjutnya Dewan Pengawas BLUD antara lain memiliki kewajiban melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan rekomendasi penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD.

Sejauh ini, baik bagi OPD maupun Unit Kerja OPD yang telah menerapkan PPK-BLUD masih menghadapi kendala dalam penyusunan laporan kinerja sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Disebabkan tidak tersedianya laporan kinerja BLUD secara memadai

Dalam rangka membantu manajemen Badan Layanan Umum Daerah yang akan maupun yang telah menerapkan PPK-BLUD dalam menyusun Laporan Kinerja, maka Media Edukasi Otonomi Daerah (METODA) akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis dengan agenda jadwal sebagai berikut: