Berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2019, Pasal 2 dan 3 menjelaskan bahwa penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karir, serta memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, hingga penilaian sikap dan perilaku PNS. Sedangkan pasal 4 menjelaskan bahwa penilaian kinerja PNS harus dilakukan berdasarkan prinsip; objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Untuk menyahuti ini, Dokter dan Tenaga Kesehatan perlu menyusun pedoman SKP dan Penilaian Kinerja PNS, penjabaran secara detail dan jelas dari PP No. 30 Tahun 2019 dan PermenPANRB No. 6 Tahun 2022, Sehingga akan menjadi acuan dan pedoman semua dosen dan Tendik dalam mengerjakan SKP dan penilaian kinerjanya.

Dalam proses penyusunan SKP (Pasal 7 ayat 2), Pimpinan dan Pegawai melakukan dialog kinerja untuk penetapan dan klarifikasi Ekspektasi. Sedangkan Penetapan dan klarifikasi Ekspektasi merupakan proses untuk menentukan: – Rencana Kinerja, Sumber Daya yang dibutuhkan untuk pencapaian kinerja Pegawai, Skema pertanggungjawaban kinerja Pegawai dan konsekuensi atas pencapaian kinerja pegawai.

Dalam rangka membantu memberikan pemahaman dan pembekalan SDM Aparatur Pemerintah Daerah agar dapat melaksanakan tupoksinya dengan baik, benar dan sesuai dengan peraturan perundangan terbaru, maka kami Media Edukasi Otonomi Daerah (METODA) akan mengadakan pelatihan dengan pilihan kota pelaksanaan dan agenda jadwal sebagai berikut :